Lensagayo.id | Bener Meriah – Percepatan pembangunan perumahan tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terkena bencana menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Khusus Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bener Meriah, Rabu (7/10/2026), membahas tentang sinkronisasi data sekaligus menyebarkan perkembangan berbagai program penanganan pascabencana di daerah itu.
Pertemuan dipimpin Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar dan Kepala Koordinasi Hubungan Antar Lembaga, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, selaku pimpinan Tim Monev Khusus PRR.
Turut hadir Wakil Kepala Koordinasi Wilayah Aceh I Kolonel Laut (KH) Uus Rohimat, Anggota Tim Integrasi Data dan Program Dedi Setiadi, Penata Kelola Perumahan Ahli Pratama Kementerian PKP Eric Renaldy, serta Anggota Hubungan Antar Lembaga Bripda Gray Genzales Hermawan.
Dari jajaran Pemkab Bener Meriah, rakor hadir Dandim 0119/Bener Meriah Letkol Arh. Febry Ardyanto, perwakilan Kapolres Bener Meriah, Sekretaris Daerah Riswandika Putra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Dr. Samusi Purnawira Dade, Kepala BPBD Ilham Abdi, Kepala Dinas PUPKP Alpahmi, dr. Jawahir Syahputra, Kepala BPKPA Muhammad Junaidi serta sejumlah kepala SKPK.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Tagore Abubakar meminta Tim Monev Khusus PRR memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan Huntap bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat pascabencana tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tetapi juga pemulihan infrastruktur yang menjadi penopang aktivitas sehari-hari.
Oleh karena itu, selain Huntap, Bupati Tagore juga meminta percepatan penanganan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.
“Kehadiran Tim Monev PRR ini diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, sehingga langkah-langkah percepatan pembangunan pascabencana dapat berjalan dengan baik,” ujar Bupati Tagore.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menyampaikan data dan informasi secara faktual kepada Tim Monev. Data tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar tindak lanjut pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekda Bener Meriah Riswandika Putra memaparkan perkembangan penanganan pascabencana, termasuk penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diterima pemerintah daerah untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi.
Dari dukungan anggaran tersebut, Pemkab Bener Meriah telah menangani 79 kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pascabencana.
Namun, dalam rakor itu Riswandika juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bener Meriah tidak mendapatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang ikut dibahas bersama Tim Monev Khusus PRR untuk melihat kebutuhan dan langkah-langkah penanganan lanjutan di daerah.
Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menjelaskan, Tim Monev Khusus PRR dibentuk untuk membantu Satgas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah.
“Kehadiran kami di sini memang untuk melihat sejauh mana perkembangan dan kendala-kendala yang dialami,” kata Topri.
Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan Bupati dan Sekda Bener Meriah akan menjadi bahan tindak lanjut di tingkat pemerintah pusat.
Tim juga memastikan program penanganan pascabencana berjalan sesuai sasaran, terutama terhadap pekerjaan yang menjadi prioritas bagi masyarakat terdampak.
Topri meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan serta adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertangani.
“Pak Sekda, mohon disampaikan kepada kepala dinas agar selalu efektif melakukan koordinasi dengan kementeriannya. Jika ada kesulitan, dapat langsung dikoordinasikan dengan saya,” ujarnya.
Ia menegaskan, berbagai kendala yang ditemui selama pelaksanaan Monev di Bener Meriah akan ditindaklanjuti ke tingkat pusat.
Topri juga meminta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, ikut mendukung pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan kebutuhan percepatan penanganan pascabencana.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berjalan sendiri.
Di sisi lain, seluruh proses pembangunan pascabencana diingatkan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan-undangan.
Tim Monev Khusus PRR dijadwalkan kembali ke Bener Meriah untuk melihat perkembangan pelaksanaan program. Pemantauan lanjutan akan dilakukan pada bulan berikutnya dan kembali dilaksanakan pada Desember 2026.
Topri menilai Bener Meriah memiliki potensi untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana. Ia berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Forkopimda mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan, terutama kebutuhan perumahan masyarakat serta pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. (Rell/Hidayatsabirun)