Ada kalanya sebuah angka terasa lebih berkuasa daripada keadaan yang sebenarnya.
Desil, misalnya. Bagi pemerintah, ia adalah alat untuk membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bagi sebagian warga, desil bisa terasa seperti sebuah label: miskin, hampir miskin, mampu, atau bahkan dianggap sudah sejahtera.
Padahal, kehidupan manusia tidak pernah sesederhana angka.
Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Penilaiannya pun tidak semata-mata melihat pendapatan, tetapi juga pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, listrik, hingga kepemilikan aset.
Di atas kertas, sistem seperti ini masuk akal. Negara membutuhkan data untuk memastikan bantuan sosial tidak salah sasaran. Tanpa data, kebijakan mudah berubah menjadi sekadar perkiraan.
Persoalannya muncul ketika data tidak lagi mampu mengikuti perubahan kehidupan.
Seseorang yang hari ini memiliki pekerjaan belum tentu besok masih bekerja. Rumah yang terlihat layak belum tentu mencerminkan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pula kepemilikan kendaraan atau aset tertentu tidak otomatis berarti seseorang hidup berkecukupan.
Di sinilah pemerintah harus berhati-hati.
Data yang baik bukan hanya data yang rapi, tetapi data yang terus diperbarui dan mau mendengar kenyataan di lapangan.
Masyarakat pun sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama. Jangan sampai desil dipahami sebagai identitas permanen. Ketika seseorang masuk desil tertentu, bukan berarti kehidupannya akan selamanya berada di sana.
Ada yang naik karena ekonominya membaik. Ada pula yang turun karena kehilangan pekerjaan, sakit, usaha bangkrut, atau menghadapi beban keluarga yang tidak terlihat dalam statistik.
Karena itu, polemik desil seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Saya masuk desil berapa?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Apakah data tentang saya benar-benar menggambarkan kehidupan saya?”
Jika jawabannya tidak, masyarakat perlu menggunakan jalur koreksi yang tersedia, bukan sekadar meluapkan kekecewaan di media sosial. Pemerintah juga harus memastikan mekanisme pemutakhiran dan pengaduan benar-benar mudah diakses.
Pada akhirnya, kesejahteraan bukan perlombaan mendapatkan angka desil paling rendah. Bantuan sosial bukan pula sesuatu yang harus diperebutkan selamanya.
Tujuan akhirnya justru seharusnya lebih sederhana: membuat masyarakat mampu berdiri dengan kaki sendiri.
Negara wajib hadir ketika warganya membutuhkan pertolongan. Namun bantuan terbaik adalah bantuan yang pada waktunya mampu mengantarkan seseorang menuju kemandirian.
Sebab kemiskinan bukan sekadar persoalan angka.
Dan kesejahteraan bukan sekadar angka yang lebih tinggi.
Di balik setiap desil, ada manusia, keluarga, perjuangan, dan kehidupan nyata yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh tabel statistik.